PANYABUNGAN, INDONESIA NEWS CHANEL — Sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali mengemuka. Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Ade Batubara, mendesak Bupati Madina H. Saifullah Nasution mengevaluasi secara serius kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Afrizal Nasution.
Ade bahkan meminta Bupati mempertimbangkan pergantian Pj Sekda apabila hasil evaluasi menunjukkan yang bersangkutan dinilai tidak mampu mengawal visi dan misi kepala daerah.
Desakan tersebut disampaikan Ade setelah mencermati sejumlah tuntutan yang sebelumnya disuarakan Gerakan Pantau Keuangan Negara (GPKN) terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madina.
Menurut Ade, berbagai kritik tersebut perlu dijawab secara terbuka melalui evaluasi kinerja dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
“Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan kepala daerah diterjemahkan menjadi program dan berjalan di tingkat birokrasi. Kalau fungsi koordinasi dan pengawasan tidak berjalan optimal, tentu visi-misi Bupati akan sulit diwujudkan,” ujar Ade.
Ade menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana Pj Sekda mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati menjadi kebijakan serta program yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai reformasi birokrasi tidak cukup hanya menjadi agenda administratif, tetapi harus terlihat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kedua, penertiban ASN dan kepala desa.
Ade juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintahan desa.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan isu dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Namun, Ade tidak menyebutkan secara rinci nama ASN maupun kepala desa yang dimaksud. Karena itu, tudingan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari aparat penegak hukum maupun instansi berwenang.
Ketiga, fungsi koordinasi Sekda.
Menurut Ade, Sekda memiliki peran penting sebagai koordinator administrasi pemerintahan dan penghubung antarlembaga perangkat daerah.
Karena itu, ia meminta publik dapat melihat secara objektif apakah fungsi koordinasi tersebut telah berjalan efektif.
“Yang dibutuhkan adalah Sekda yang mampu mengorkestrasi birokrasi, mempercepat koordinasi dan memastikan program kepala daerah berjalan,” katanya.
Keempat, percepatan pembangunan daerah.
Ade meminta Bupati tidak ragu melakukan evaluasi terhadap jajaran birokrasi apabila terdapat pejabat yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pembangunan.
Menurutnya, evaluasi harus berbasis kinerja, indikator yang terukur dan kepentingan pelayanan publik.
“Madina membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat, terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Dugaan Persoalan Pengelolaan Anggaran
Kelima, terkait dugaan persoalan saat Afrizal Nasution menjabat Sekwan DPRD Madina.
Ade turut meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti apabila memang terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan persoalan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran maupun perjalanan dinas pada periode tersebut.
Namun demikian, tudingan mengenai adanya rekayasa pengadaan, belanja tidak akuntabel, DPA tertutup maupun SPPD fiktif merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
“Kami mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional apabila memang terdapat laporan dan bukti awal. Jangan sampai isu hanya menjadi konsumsi politik, tetapi juga jangan sampai dugaan pelanggaran hukum diabaikan,” tegas Ade.
Minta Bupati Tidak Alergi terhadap Evaluasi
Keenam, Ade meminta Bupati Saifullah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pj Sekda.
Menurutnya, pergantian pejabat bukan semata persoalan personal, melainkan bagian dari mekanisme manajemen pemerintahan apabila pejabat yang bersangkutan dinilai tidak mencapai target yang ditetapkan.
“Pak Bupati harus memastikan seluruh pejabat yang berada dalam lingkaran pemerintahan benar-benar mampu mengawal visi dan misi kepala daerah. Kalau hasil evaluasi menunjukkan tidak mampu, jangan ragu melakukan perubahan,” kata Ade.
Ia menegaskan, kritik tersebut ditujukan untuk mendorong perbaikan pemerintahan, bukan untuk menjatuhkan pribadi tertentu.
“Yang kami pertanyakan adalah kinerja dan efektivitas pemerintahan. Kalau memang semua tudingan itu tidak benar, silakan dijawab secara terbuka dengan data dan fakta,” ujarnya.
Ade juga meminta persoalan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tidak diselesaikan melalui opini publik.
“Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan aparat penegak hukum yang memeriksa. Jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pj Sekda Madina Afrizal Nasution belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pernyataan Ade Batubara tersebut
INDONESIA NEWS CHANEL | MEDIA INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KONTROL SOSIAL
