MAKASSAR, INDONESIA NEWS CHANEL – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Pemerintah daerah (Pemda) dinilai perlu memahami dan mengembangkan potensi wilayah masing-masing untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Hal itu disampaikan Bima Arya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Menurut Bima, kepala daerah perlu mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayahnya sekaligus memahami strategi untuk menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, realisasi belanja pemerintah daerah memang menjadi salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat secara otomatis dijadikan satu-satunya faktor untuk menjelaskan naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Bima menilai masih terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan pemerintah daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi pangan.
Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dinilai mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi meskipun memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dorong Pertukaran Praktik Baik Antardaerah
Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, kata Bima, akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah melalui berbagai forum.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah untuk kemudian menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Bima juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional serta kondisi inflasi yang relatif terkendali. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi juga diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain,” ujarnya.
Bima menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah menjadi bagian penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.
Puspen Kemendagri
