BALIKPAPAN | INDONESIA NEWS CHANEL | Kamis, 3 September 2026 — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus melakukan evaluasi dan pematangan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus memperkuat ketahanan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima Arya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Menurut Bima, evaluasi tata kelola pemerintahan tersebut perlu diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kondisi di berbagai daerah.
Hal itu dinilai penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara tepat sekaligus memperhitungkan dampak yang mungkin timbul di daerah.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Dampak Kebijakan Perlu Dipetakan
Bima mencontohkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kondisi fiskal daerah.
Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk melihat kemampuan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun menjalankan kewajiban belanja daerah.
“Jadi kita melakukan pemetaan, apakah daerah itu mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, kemudian mampu memenuhi kewajiban-kewajiban belanjanya,” kata Bima.
Ia menambahkan, mekanisme evaluasi dan pemberian masukan tidak hanya dilakukan terhadap kebijakan TKD, tetapi juga terhadap berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah.
Menurutnya, dinamika dan kondisi riil di lapangan harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Dorong Simulasi Berbasis Data
Dalam forum tersebut, Bima juga mendorong agar setiap potensi dampak dari suatu kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih konkret sebelum menetapkan maupun menyesuaikan sebuah kebijakan.
Dengan simulasi berbasis data, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan dampak sekaligus menyiapkan langkah antisipasi, khususnya terhadap kondisi fiskal dan perekonomian daerah.
“Semua dampak itu harus dihitung, disimulasikan, sehingga kita punya gambaran yang konkret dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.
Bima berharap proses evaluasi dan pematangan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dapat semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan nasional tetap selaras dengan kebutuhan daerah serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Turut hadir dalam FGD tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih “tajam/viral” untuk portal berita, lengkap dengan judul alternatif SEO dan lead yang lebih menarik.
