JAKARTA — INDONESIA NEWS CHANEL — Suhu politik nasional dinilai mulai menghangat menjelang Pemilu 2029. Di tengah dinamika elite politik dan manuver sejumlah tokoh lintas partai, persoalan ekonomi serta kesulitan masyarakat kecil justru dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., tokoh pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional dan ekonom, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat memberikan pandangan kepada sejumlah pimpinan redaksi media, Selasa (15/9/2026).
Menurut Sutan, masyarakat membutuhkan pemimpin di semua tingkatan pemerintahan yang memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat.
“Masyarakat Indonesia sangat berharap ke depan negara ini memiliki pemimpin, baik presiden, menteri, gubernur, bupati maupun wali kota, yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat,” ujar Sutan.
Politik Memanas, Rakyat Jangan Terprovokasi
Sutan menilai dinamika politik menuju 2029 sudah mulai terasa sejak pertengahan 2026. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh konflik maupun narasi politik yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi mengenai persaingan kekuasaan dan pergantian kepemimpinan nasional.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak membuat masyarakat bawah terpecah.
“Rakyat kecil jangan sampai terpancing atau terbawa arus. Jangan sampai persoalan elite justru membuat masyarakat di bawah saling berhadapan,” katanya.
Sutan berpandangan, pemerintah dan elite politik seharusnya lebih banyak mendengar keluhan masyarakat, terutama terkait tekanan ekonomi dan sulitnya menjalankan usaha.
Harga Kebutuhan Pokok dan Beban Ekonomi Jadi Sorotan
Ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan terbatasnya pendapatan menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Sutan, sebagian masyarakat bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mempertanyakan apakah tingginya biaya politik turut menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kecil terus dibebani. Mereka ingin makan, membayar listrik, membayar kontrakan dan mempertahankan usaha saja sudah sulit,” ujarnya.
Soroti Birokrasi dan Dugaan Pungutan dalam Perizinan
Sutan juga mengkritik pelayanan birokrasi yang menurutnya masih menyulitkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan usaha.
Ia menyoroti adanya dugaan praktik pungutan atau “uang pelicin” dalam proses pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan secara transparan melalui sistem resmi.
Menurut dia, apabila praktik semacam itu benar terjadi, pemerintah harus melakukan evaluasi dan memastikan seluruh pelayanan publik bebas dari pungutan liar.
“Kalau masyarakat harus membayar di luar ketentuan untuk mendapatkan pelayanan, itu harus ditindak. Jangan sampai birokrasi justru menjadi beban bagi masyarakat yang ingin membangun usaha,” tegasnya.
Data Kemiskinan dan Persoalan Desil Dipertanyakan
Persoalan pendataan masyarakat miskin juga menjadi perhatian Sutan. Ia mempertanyakan akurasi data sosial-ekonomi apabila masih ditemukan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mendapatkan akses bantuan atau justru masuk dalam kelompok desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan kelompok masyarakat seperti tukang becak, buruh harian, lansia dan pemulung yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses pemutakhiran data.
Sutan menilai alasan ketidakakuratan data tidak boleh terus-menerus dijadikan pembenaran.
“Kalau data tidak akurat, yang harus dilakukan adalah memperbaikinya. Jangan sampai kesalahan data menyebabkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian justru terlewat,” katanya.
“Lantai Istana Semakin Licin”
Sutan kemudian menyampaikan kritik tajam terhadap pola komunikasi antara masyarakat dengan penguasa.
Ia menggambarkan kondisi tersebut melalui sebuah metafora:
“Lantai Istana semakin licin oleh liur para penjilat dan alergi dengan suara rakyat Indonesia.”
Menurut Sutan, kritik tersebut merupakan bentuk kegelisahan terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang lebih memilih menyenangkan penguasa dibandingkan menyampaikan kondisi masyarakat secara apa adanya.
Ia menegaskan bahwa suara rakyat seharusnya dapat sampai kepada pemegang kekuasaan tanpa terlebih dahulu tersaring oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika keluhan rakyat kecil hendak disampaikan kepada penguasa, jangan sampai suara itu berhenti di tengah jalan hanya karena ada kepentingan orang-orang di sekitar kekuasaan,” ujarnya.
“Tuhan Tidak Pernah Tidur”
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Sutan mengimbau masyarakat agar tidak menyerah dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Ia meminta masyarakat tetap menyampaikan kritik secara damai dan menggunakan jalur konstitusional.
“Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur dan lantainya tidak pernah licin. Doa rakyat pasti didengar dan diijabah,” pungkasnya.
INDONESIA NEWS CHANEL akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut maupun menjadi objek kritik dalam pemberitaan ini.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Rektor Universitas STIA/STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP BRIGIP).
