JAKARTA, September 2026 — Ketua Umum DPN Brigade Nusantara (BRINUS) menilai polemik terhadap kebijakan pemerintah perlu disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru membingungkan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik harus diuji berdasarkan substansi, data, serta dampaknya bagi masyarakat, bukan semata-mata dijadikan alat untuk menyerang ataupun membela kepentingan politik tertentu.
“Politik seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk menjatuhkan lawan dengan mengorbankan kebijakan. Kalau semua kebijakan menjadi polemik politik, yang dirugikan pada akhirnya adalah rakyat,” tegas Ketua Umum BRINUS.
Ia mengatakan, polemik kebijakan pemerintah umumnya muncul ketika komunikasi publik tidak berjalan optimal. Kurangnya penjelasan mengenai tujuan dan dasar sebuah kebijakan dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Tiga Persoalan
BRINUS menyoroti sedikitnya tiga persoalan yang dinilai dapat memperbesar polemik kebijakan pemerintah.
Pertama, komunikasi pemerintah. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka alasan, tujuan, dasar hukum, serta dampak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sosialisasi yang tidak memadai berpotensi membuat masyarakat memperoleh informasi secara tidak utuh.
Kedua, kepentingan politik. Menurut BRINUS, kebijakan pemerintah kerap dipandang sebagai bagian dari pertarungan politik. Karena itu, kritik terhadap kebijakan seharusnya tetap diarahkan pada substansi dan dilakukan secara konstruktif.
Ketiga, literasi publik. BRINUS menilai masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang hanya bersumber dari potongan narasi atau judul provokatif berpotensi memperbesar kesalahpahaman.
Mendorong Dialog dan Evaluasi
BRINUS mendorong pemerintah meningkatkan transparansi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan sebelum dan setelah suatu kebijakan diterapkan.
“Jangan kejam dalam berpolitik. Politik harus memiliki etika. Kebijakan harus diuji dengan data dan dialog, bukan dengan kebencian dan tagar. Kalau kebijakan salah, perbaiki. Kalau benar, dukung. Jangan karena tidak suka kepada orangnya, kemudian semua kebijakannya dianggap salah,” ujarnya.
BRINUS juga mengajak seluruh elemen politik dan masyarakat untuk mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut perlu disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan kepentingan publik.
“Politik yang beretika akan membuat ruang demokrasi tetap sehat dan kepentingan rakyat tidak tersisihkan oleh kepentingan politik,” pungkasnya.
(RED)
