CIAMPEA – INDONESIA NEWS CHANEL – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Hasani, S.T., melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pada Selasa (10/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, Hasani menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari progres pembangunan sekolah hingga kendala infrastruktur jalan.
Dalam kesempatan itu, Hasani mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Ciampea saat ini telah memasuki tahap penetapan lokasi dan perencanaan desain. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan karena tanah seluas sekitar 1,2 hektare telah tersedia.
“Lokasi sudah ditetapkan, tinggal menunggu penetapan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED). Jika DED sudah ada, maka tinggal masuk ke tahap konstruksi fisik. Lahan seluas 1,2 hektare sudah siap, jadi pemerintah tidak perlu membeli lagi. Sekarang tinggal menunggu penetapan lokasi dari Dinas Pendidikan,” ujar Hasani.
Selain sektor pendidikan, Hasani juga menyoroti keterlambatan proyek pembangunan jalan Bojong Rangkas yang hingga kini belum rampung meski pengerjaannya telah berlangsung sekitar enam bulan. Padahal, jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pamijahan, Desa Cibening, hingga wilayah Segog.
Menurutnya, proses pengerjaan jalan tersebut mengalami kendala akibat bencana longsor yang menyebabkan pembengkakan biaya proyek.
“Nilai kontrak awalnya sebesar Rp1,7 miliar, namun karena terjadi longsor, biaya pengerjaan menjadi lebih besar. Ini jalan utama, jadi perbaikannya tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tegasnya.
Terkait isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, Hasani juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 33 perusahaan tambang di Kabupaten Bogor yang sedang dalam proses evaluasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 perusahaan telah selesai dikaji, namun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Barat.
Ia berharap berbagai persoalan tersebut, baik terkait infrastruktur jalan maupun evaluasi izin tambang, dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Harapan saya, sebelum memasuki masa Lebaran, masalah jalan dan evaluasi tambang ini sudah dapat diselesaikan sepenuhnya,” pungkasnya.
