MANDAILING NATAL, INDONESIA NEWS CHANEL – Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPA) Mandailing Natal, Hanapi Alpastapi Lubis, mendesak Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal.
Desakan tersebut disampaikan Hanapi karena menilai Pj Sekda belum menunjukkan konsep, gagasan, dan terobosan yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Hanapi, posisi Sekda sangat strategis karena menjadi salah satu penggerak utama koordinasi pemerintahan dan organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, Sekda dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu memberikan gagasan strategis kepada kepala daerah.
“Pj Sekda kita hari ini belum terlihat memiliki konsep dan terobosan yang benar-benar menjawab persoalan Madina. Jangan hanya menjalankan rutinitas dan administrasi. Harus ada gagasan, target, dan roadmap yang jelas,” tegas Hanapi kepada Indonesia News Chanel, Rabu (17/9/2026).
SEKDA DITUNTUT JADI MOTOR PENGGERAK BIROKRASI
Hanapi menegaskan, Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Menurutnya, Sekda memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan koordinasi antar-OPD berjalan efektif dan program pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai target.
“Sekda bukan sekadar tukang tanda tangan. Sekda harus mampu menjadi penggerak birokrasi, memberikan masukan kepada Bupati, dan memastikan seluruh OPD bekerja dalam satu arah,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, terutama pelayanan publik, koordinasi antar-OPD, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hanapi mempertanyakan gagasan strategis yang telah disiapkan pemerintah daerah melalui koordinasi Sekda untuk menjawab persoalan tersebut.
“Mana konsep besarnya? Mana gebrakannya? Mana roadmap untuk memperbaiki birokrasi Madina? Ini yang harus dijelaskan,” katanya.
SOROT PENGELOLAAN PROGRAM STUNTING
Dalam kritiknya, Hanapi juga menyinggung persoalan anggaran program penanganan stunting yang disebut mencapai sekitar Rp103 miliar.
Menurutnya, program dengan anggaran besar harus disertai perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Anggaran besar harus menghasilkan program yang terukur dan berdampak. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana program itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi,” tegas Hanapi.
Hanapi meminta pemerintah daerah terbuka kepada masyarakat mengenai capaian dan evaluasi program-program prioritas tersebut.
BUPATI DIMINTA TEGAS
Hanapi meminta Bupati Saipullah melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Sekda secara objektif dan berbasis capaian.
Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan posisi strategis dalam birokrasi ditempati pejabat yang mampu membantu kepala daerah menghadapi persoalan pemerintahan.
“Bupati membutuhkan Sekda yang mampu berpikir, menyusun konsep, membangun koordinasi, dan mencari solusi. Kalau hasil evaluasi menunjukkan kinerjanya tidak memenuhi harapan, tentu harus ada langkah tegas,” ujarnya.
Hanapi juga meminta Pj Sekda memaparkan kepada publik konsep dan program strategis yang telah disusun selama menjalankan tugasnya.
“Silakan tunjukkan kepada publik apa konsep besar yang sudah disiapkan untuk Madina. Apa targetnya, apa roadmap-nya, dan apa hasilnya. Publik berhak mengetahui,” kata Hanapi.
IPA: EVALUASI JANGAN SEKADAR FORMALITAS
Hanapi menegaskan, desakan tersebut bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat, melainkan dorongan agar tata kelola pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal berjalan lebih efektif.
“Jangan biarkan Bupati bekerja sendiri. Pemerintahan membutuhkan koordinasi yang kuat. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan kinerja,” tegasnya.
Ia berharap Bupati tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga mengukur kemampuan jajaran birokrasi dalam menghasilkan program dan solusi konkret bagi masyarakat.
“Kami dari IPA mendesak evaluasi dilakukan secara serius. Ukur konsepnya, ukur terobosannya, dan ukur hasil kerjanya. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bergerak dan menghasilkan perubahan,” pungkas Hanapi.
