JAKARTA | INDONESIA NEWS CHANEL – Pemerintah mengklaim ketahanan pangan nasional semakin menguat. Hingga Oktober 2026, stok beras nasional tercatat mencapai 4,56 juta ton, yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut disampaikan dalam laporan pemerintah pada evaluasi dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.

Menurutnya, penguatan cadangan beras menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

Cadangan Pangan Diklaim Aman hingga Juli 2027

Selain stok beras yang tersimpan di gudang, Amran memaparkan adanya potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop, dengan estimasi sekitar 10 juta ton. Ia juga menyebut persediaan beras di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya diperkirakan mencapai 10 juta ton.

Sementara itu, stok beras di gudang tercatat sekitar 4,5 juta ton, sejalan dengan angka stok nasional yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Amran menjelaskan, kebutuhan beras nasional diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per bulan. Berdasarkan perhitungan pemerintah, ketersediaan dan potensi pasokan tersebut dinilai dapat menopang kebutuhan pangan hingga pertengahan 2027.

“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Meski demikian, ketahanan stok ke depan tetap bergantung pada realisasi produksi, kelancaran distribusi, kondisi iklim, dan perkembangan konsumsi masyarakat.

Harga Pupuk Turun, Nilai Tukar Petani Meningkat

Pemerintah juga melaporkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di antaranya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Menurut Amran, kebijakan tersebut turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai angka 131.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya, nilai tukar petani 131, dan ini tertinggi sejak 1992, bahkan sejak merdeka,” ungkapnya.

NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Pergerakannya digunakan untuk melihat perkembangan daya beli petani, meskipun tidak secara langsung menggambarkan kondisi seluruh petani secara merata.

PDB Pertanian Tumbuh 5,74 Persen

Dalam laporan yang sama, pemerintah menyampaikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 5,74 persen.

Di bidang perdagangan, Amran melaporkan kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor sebesar Rp41 triliun.

Pemerintah menempatkan peningkatan produksi dalam negeri, penguatan cadangan pangan, dan perluasan pasar ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian nasional.

Namun, keberlanjutan capaian tersebut tetap memerlukan dukungan produktivitas lahan, ketersediaan sarana produksi, akses pasar, serta perlindungan terhadap petani dari risiko perubahan iklim dan gejolak harga.

Siapkan Pengembangan Lahan Mineral 2 Juta Hektare

Untuk mendukung keberlanjutan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menyiapkan peta pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.

Menurut Amran, pengembangan lahan tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam jangka panjang, seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” katanya.

Rencana tersebut membutuhkan tahapan pelaksanaan, kesiapan lahan, dukungan infrastruktur pertanian, serta kajian kesesuaian lingkungan agar pengembangan lahan dapat berjalan berkelanjutan.

Pemerintah Antisipasi El Nino dan La Nina

Di tengah peningkatan cadangan beras, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino dan La Nina yang dapat memengaruhi produksi pertanian.

Stabilitas harga pangan turut menjadi perhatian. Amran melaporkan adanya anomali harga ayam dan telur, yakni ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sedangkan harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik perdagangan yang merugikan peternak maupun konsumen.

Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali, izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Soroti Dugaan Penyimpangan Harga Beras Premium Fortifikasi

Selain ayam dan telur, pemerintah turut menyoroti dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang dilaporkan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram yang disebutkan dalam laporan.

Amran menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut untuk memastikan tata niaga pangan berjalan sesuai ketentuan dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.

“Dan ini tidak benar, Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkasnya.

Ketahanan Pangan Perlu Diikuti Stabilitas Harga

Laporan pemerintah mengenai stok beras, produksi pertanian, nilai tukar petani, dan rencana pengembangan lahan menjadi bagian dari evaluasi sektor pangan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan cadangan beras, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar, harga pangan terjangkau, kesejahteraan petani meningkat, serta hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tim Redaksi Indonesia News Chanel | Jumat, 23 Oktober 2026