MEGAMENDUNG, INDONESIA NEWS CHANEL – Transformasi digital Pemerintah Kabupaten Bogor masih menghadapi pekerjaan rumah. Dari evaluasi hingga September 2026, tercatat 44 dari 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor tidak aktif atau tidak digunakan.
Masalah serupa ditemukan pada kanal informasi resmi pemerintah di tingkat kecamatan. Dari 40 website resmi kecamatan, terdapat delapan website yang tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir tercatat pada 2025.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
Penguatan itu dibahas dalam forum kolaborasi pemerintah digital yang digelar Diskominfo Kabupaten Bogor di Megamendung, Kamis (8/10/2026). Forum tersebut melibatkan para pengelola sistem informasi, aplikasi dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Kegiatan menghadirkan tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat bersama tim untuk memperkuat pemahaman teknis dan tata kelola platform digital pemerintah daerah.
Bukan Sekadar Punya Aplikasi dan Website
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah tidak hanya menyediakan platform digital, tetapi juga memastikan seluruh aplikasi dan website benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurut Bambang, transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan secara cepat dan mudah diakses.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Ia menilai keberadaan aplikasi maupun website tidak akan memberikan dampak apabila tidak dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
44 Aplikasi Tidak Aktif Jadi Catatan
Berdasarkan evaluasi hingga September 2026, terdapat 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 44 aplikasi atau sekitar 18 persen tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan aplikasi pemerintah perlu dilakukan secara lebih terukur, mulai dari pemanfaatan, pemeliharaan, keamanan, hingga evaluasi terhadap aplikasi yang sudah tidak relevan.
Selain aplikasi, persoalan juga ditemukan pada website resmi kecamatan.
Dari 40 website kecamatan, sejumlah situs belum diperbarui secara berkala. Bahkan, delapan website tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama kurang lebih satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena website pemerintah merupakan salah satu kanal resmi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program, pelayanan, kegiatan pemerintahan, maupun berbagai kebijakan daerah.
Diskominfo Dorong Standar Pengelolaan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Diskominfo Kabupaten Bogor mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola aplikasi serta website pemerintah.
Penguatan dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari pengelolaan teknis, penyediaan dan pembaruan konten, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Bambang berharap forum tersebut tidak berhenti pada pemahaman teknis, tetapi mampu mendorong perubahan pola pengelolaan kanal digital pemerintah di tingkat kecamatan.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa aplikasi dan website pemerintah tidak boleh dikelola hanya untuk memenuhi kewajiban administratif.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Targetnya: Layanan Digital yang Benar-Benar Dipakai Warga
Forum kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan melibatkan pengelola digital dari 40 kecamatan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat integrasi data dan memastikan informasi pemerintahan tersampaikan secara akurat hingga ke masyarakat.
Persoalan 44 aplikasi tidak aktif dan delapan website kecamatan yang lama tidak diperbarui menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya platform yang dimiliki pemerintah.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa aktif, aman, terintegrasi, informatif, dan bermanfaat platform tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor.
Kamis, 8 Oktober 2026
TIM REDAKSI
INDONESIA NEWS CHANEL
Editor: Tim Indonesia News Chanel
