INDONESIA NEWS CHANEL – Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (10/03/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Dahnil, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada aspek keselamatan jemaah.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelas Dahnil.
Ia menuturkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai skenario dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dijadwalkan mulai pada April mendatang. Pemerintah juga terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah guna menentukan langkah yang paling tepat.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan aman dan lancar.
Dahnil menambahkan, pemerintah juga membuka ruang koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) apabila perkembangan konflik di Timur Tengah menunjukkan potensi yang dapat membahayakan keselamatan jemaah haji Indonesia.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi dalam penyelenggaraan haji, termasuk penyesuaian rute penerbangan yang dinilai lebih aman, hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jika situasi dinilai berisiko bagi keselamatan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” pungkasnya.
