JAKARTA, INDONESIA NEWS CHANEL – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor.
Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Menurut Airlangga, sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Perkuat Daya Saing Industri
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT, antara lain harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan akses bahan baku, serta penertiban praktik impor yang dinilai mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.
Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo meminta kementerian terkait meninjau ketentuan Pertek dan regulasi lainnya guna mendukung kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.
“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain,” kata Airlangga.
Untuk sektor hilir, khususnya industri garmen, pemerintah juga membahas penertiban terhadap impor dalam jumlah besar maupun impor kiloan yang menurut Airlangga mengganggu produsen garmen dalam negeri.
“Gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Bahas Fleksibilitas Tenaga Kerja dan PPN
Selain persoalan perdagangan dan bahan baku, rapat membahas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terutama untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.
Airlangga menyampaikan, Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan PKWT.
Pemerintah juga akan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
“Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi,” jelas Airlangga.
Danantara Diminta Bantu Restrukturisasi
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta Danantara segera berperan dalam penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden juga menegaskan bahwa industri tekstil bukan sektor yang dikategorikan sebagai sunset industry. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi reinvestasi dan penambahan modal kerja bagi industri tekstil.
“Industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
