CIBINONG, INDONESIA NEWS CHANEL – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memimpin jalannya agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan arah kebijakan anggaran Kabupaten Bogor. DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor akan mencermati setiap program dan kegiatan agar penyusunan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rancangan perubahan APBD 2026 dan rancangan APBD 2027. Salah satu program yang kembali mendapat perhatian adalah rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah Bogor Barat.
Rudy menyampaikan bahwa program jalan tambang masih berjalan. Bahkan, dalam postur APBD 2026 masih dialokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembebasan lahan.
“Jalan tambang masih berjalan. Bahkan, dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026, anggarannya masih teranggarkan untuk pembebasan lahan kurang lebih Rp100 miliar,” ujar Rudy.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjadi salah satu figur penting dalam proses pengawalan pembahasan anggaran tersebut, mengingat setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBD harus melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
DPRD memiliki fungsi anggaran untuk memastikan setiap alokasi belanja daerah memiliki dasar kebutuhan, perencanaan yang jelas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Untuk pembangunan jalan tambang, pemerintah daerah menyatakan proses pembebasan lahan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penetapan lokasi dan kesesuaian tata ruang. Kebutuhan lahan lebih dari lima hektare juga memerlukan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jalan khusus tersebut direncanakan menjadi salah satu solusi untuk memisahkan kendaraan pengangkut material tambang dari jalan umum. Dengan demikian, keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi dampak kendaraan berat terhadap kerusakan infrastruktur jalan masyarakat.
Bagi DPRD Kabupaten Bogor, pembahasan anggaran bukan sekadar memastikan tersedianya angka dalam APBD, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 akan menjadi momentum bagi DPRD di bawah kepemimpinan Sastra Winara untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain jalan tambang, rancangan APBD juga akan dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai sektor prioritas, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sastra Winara dan jajaran DPRD Kabupaten Bogor selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama terhadap rancangan anggaran tersebut sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bogor tidak hanya menunggu besaran anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dapat melihat sejauh mana kebijakan APBD mampu menjawab persoalan nyata di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
