BANDUNG | INDONESIA NEWS CHANEL — Sorotan DPRD Jawa Barat terkait tidak tercantumnya anggaran beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026 mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan, belum munculnya anggaran beasiswa tersebut bukan berarti program bantuan pendidikan dihapus.
Menurut Dedi, pemerintah provinsi masih menunggu data penerima yang valid sebelum mengalokasikan anggaran beasiswa secara spesifik. Hal itu dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Anggaran itu belum dimunculkan karena kami belum memiliki data siswa baru yang masuk dalam sistem Dapodik. Sasaran beasiswa tahun 2026 adalah siswa kelas 1 SMA/SMK, khususnya di sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027,” jelas Dedi.
Ia menerangkan, data penerima beasiswa baru akan tersedia setelah proses penerimaan peserta didik baru selesai. Setelah data tersebut muncul, pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Dedi juga membantah anggapan bahwa anggaran beasiswa harus selalu tercantum sejak awal dalam APBD murni. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk mengakomodasi program tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran.
“Anggaran itu bisa dimasukkan melalui pergeseran. Mekanisme itu memungkinkan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat menyampaikan bahwa alokasi beasiswa pendidikan senilai Rp218 miliar tidak tercantum dalam APBD murni 2026. Anggaran tersebut terdiri dari Rp150 miliar untuk beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp68 miliar untuk beasiswa personal bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyatakan berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, anggaran beasiswa baik operasional maupun personal tidak ditemukan dalam dokumen APBD 2026.
“Data terakhir menunjukkan ada alokasi Rp150 miliar untuk beasiswa operasional dan sekitar Rp68 miliar untuk beasiswa personal. Namun dalam APBD murni 2026, anggaran tersebut tidak tercantum,” ujar Yomanius, Selasa (3/2/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan komitmen terhadap program bantuan pendidikan tetap berjalan dan akan disesuaikan setelah data penerima beasiswa dinyatakan lengkap dan valid.
