JAKARTA – INDONESIA NEWS CHANEL | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menghasilkan 10 rekomendasi strategis sebagai arah kebijakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, forum nasional tersebut menjadi wadah konsolidasi pemerintah kota dalam merumuskan solusi pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dari berbagai forum selama pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, mengatakan bahwa seluruh rekomendasi merupakan hasil konsolidasi aspirasi pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari persoalan fiskal hingga transformasi pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam mengelola berbagai persoalan di lapangan sehingga masukan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
“Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan,” ujar Alwis dalam kegiatan Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Rakernas XVIII APEKSI menghasilkan sepuluh rekomendasi utama yang menjadi agenda bersama pemerintah kota, yaitu:
Penguatan kapasitas fiskal daerah serta reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penataan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peningkatan fleksibilitas belanja daerah.
Penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN) di daerah.
Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik.
Penguatan ketahanan lingkungan serta pembangunan kota yang berkelanjutan.
Penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.
Penguatan tata ruang, kerja sama antardaerah, serta pembangunan kewilayahan.
Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi bagi pemerintah daerah.
Pelibatan generasi muda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan kota.
Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemampuannya menghadapi bencana, tetapi juga dari kekuatan fiskal, kualitas pelayanan publik, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, hingga kemampuan membangun ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri: Rakernas Jadi Forum Mencari Solusi Bersama
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis bagi seluruh pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman, bertukar praktik terbaik, dan menyusun solusi bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Menurut Bima, di tengah keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik global, serta tantangan ekonomi nasional, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
“Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kita sendiri. Kami di Kementerian Dalam Negeri melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota ini mampu menjadi transformer dan survivor melalui berbagai inisiatif yang dilakukan,” ungkap Bima saat membuka Rakernas XVIII APEKSI.
Ia juga menilai Rakernas menjadi ruang untuk mempererat sinergi antarkepala daerah tanpa dibatasi oleh perbedaan politik, birokrasi, maupun kepentingan sektoral.
Selain itu, Bima mendorong seluruh pemerintah kota untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sejumlah daerah telah berhasil meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pembayaran, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta kepemimpinan kepala daerah yang aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan.
Bima berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jadi Ajang Kolaborasi Pemerintah Kota
Rakernas XVIII APEKSI berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan dan menjadi ajang berkumpulnya para kepala daerah untuk memperkuat jejaring, bertukar pengalaman, serta merumuskan berbagai solusi terhadap persoalan perkotaan.
Selain sidang organisasi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai forum strategis seperti Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE) yang menampilkan berbagai inovasi pembangunan dari pemerintah kota di seluruh Indonesia.
