Mandailing Natal – INDONESIA NEWA CHANEL I Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, mengkritik beredarnya surat undangan Bupati Mandailing Natal terkait kegiatan Diskusi Ilmiah Percepatan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang hanya ditujukan kepada sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan tertentu.
Kepada tim Indonesianewschannel.com, Saleh menilai bahwa apabila kegiatan tersebut bertujuan menghimpun gagasan, kritik, dan masukan demi percepatan pembangunan daerah, maka seharusnya pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, lembaga pelajar, komunitas intelektual, serta elemen masyarakat sipil yang ada di Mandailing Natal.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pemuda Madina hanya yang menerima surat undangan itu saja? Apakah organisasi lain tidak memiliki gagasan, pemikiran, dan kontribusi untuk pembangunan daerah?” tegas Saleh.
Menurutnya, pola undangan yang terkesan selektif dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seolah-olah pemerintah hanya ingin mendengar suara yang sejalan dan mengabaikan kelompok lain yang juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan.
“Pembangunan daerah tidak akan maju jika pemerintah hanya mendengar sebagian suara. Kritik, saran, dan masukan harus datang dari berbagai kalangan. Jangan sampai forum yang disebut diskusi ilmiah justru kehilangan nilai ilmiahnya karena tidak menghadirkan keberagaman perspektif,” ujarnya.
Saleh juga mempertanyakan dasar penentuan organisasi yang diundang maupun yang tidak diundang. Menurutnya, masih banyak organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan lembaga pelajar di Mandailing Natal yang aktif melakukan kajian serta advokasi terhadap berbagai persoalan daerah, namun tidak tercantum dalam daftar undangan.
“Kalau memang ini forum pemikiran untuk pembangunan Madina, maka semua elemen harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai muncul anggapan bahwa ada anak emas dan ada anak tiri dalam ruang partisipasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, pemerintah daerah harus menjunjung tinggi asas keterbukaan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami mendukung penuh setiap upaya percepatan pembangunan Mandailing Natal. Namun kami juga mengingatkan bahwa pembangunan yang baik lahir dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang dipilih,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa ruang partisipasi publik semakin menyempit. Pemerintahan yang baik harus membuka ruang dialog yang inklusif, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan solusi untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Saleh meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar ke depan lebih bijak dan adil dalam melibatkan organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta lembaga pelajar dalam setiap forum strategis daerah.
“Pemuda Madina tidak boleh dibatasi hanya oleh daftar undangan. Semua memiliki hak yang sama untuk berkontribusi, mengkritik, dan memberikan solusi demi kemajuan Mandailing Natal,” tutupnya.
