CIBINONG, INDONESIA NEWS CHANEL | Rabu, 9 September 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, setara, dan berkelanjutan.
Penguatan pemahaman tersebut dilakukan melalui Webinar Pengembangan Kompetensi ASN 2026 bertajuk “Pengarusutamaan Gender bagi ASN: Dari Pemahaman Dasar Menuju Implementasi dalam Pembangunan”.
Kegiatan yang digelar secara daring tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor).
Webinar berlangsung melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube BKPSDM Kabupaten Bogor serta didukung melalui LMS Siabangtampan.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu Agustini, menegaskan bahwa PUG bukan sekadar membahas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, PUG merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan.
“Pengarusutamaan gender atau strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh proses pembangunan tidak hanya dalam pembangunan saja, tetapi lingkungan ASN juga harus berfokus pada budaya yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh pegawai, baik perempuan maupun laki-laki,” ujar Sussy.
Menurut Sussy, penerapan PUG harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan.
Karena itu, pemahaman mengenai PUG dinilai penting dimiliki seluruh ASN agar tidak berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai tantangan ke depan bukan hanya memberikan pemahaman mengenai konsep PUG, melainkan memastikan perspektif gender benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja dan proses pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintahan.
“Pemahaman dasar mengenai konsep ini harus bisa diaplikasikan dalam kegiatan instansi dan pelaksanaan tugas ASN,” jelasnya.
ASN Diminta Melihat Program dari Perspektif Gender
Sussy juga mendorong seluruh ASN untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan pemerintah melalui perspektif gender.
Hal tersebut antara lain dengan melihat siapa yang memperoleh akses terhadap suatu program, bagaimana keterlibatan perempuan dan laki-laki, siapa yang memiliki kontrol atau kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari program dan fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan program atau kegiatan, aksesnya seperti apa, siapa yang memiliki kontrol atau kewenangan untuk mengatur kegiatan maupun program tersebut, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya. Ini yang perlu kita lihat bersama,” tegas Sussy.
Melalui penguatan pemahaman tersebut, Pemkab Bogor berkomitmen menjadikan perspektif gender sebagai bagian dari proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Penerapan PUG diharapkan mampu mendorong kebijakan, program, serta pelayanan publik yang semakin adil, inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat secara setara.
Peserta: PUG Bukan Sekadar Teori
Sementara itu, Agnes Abidin, peserta webinar dari perwakilan Diskominfo Kabupaten Bogor, menyambut baik kegiatan tersebut.
Menurutnya, materi yang disampaikan memberikan pemahaman baru bagi ASN bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan konsep perempuan dan laki-laki, tetapi bagaimana perspektif tersebut diterapkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
“Webinar ini memberikan pemahaman bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki, tetapi bagaimana kita memastikan setiap kebijakan, program, dan pelayanan dapat memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” ungkap Agnes.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh melalui webinar dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan demikian, semakin banyak ASN di Kabupaten Bogor yang memiliki perspektif responsif gender dalam menjalankan tugas, menyusun program, mengambil kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
