CIBINONG, INDONESIA NEWS CHANNEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD dalam memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan pendidikan anak. Langkah tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang berlangsung pada 29–30 September 2026.
Kegiatan yang digelar atas arahan Bupati Bogor ini diikuti 250 peserta yang terbagi dalam dua angkatan. Peserta terdiri atas Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD tingkat kecamatan, Bunda PAUD dan Pokja tingkat desa/kelurahan, serta sejumlah mitra PAUD.
Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas wilayah dalam memastikan anak-anak di Kabupaten Bogor memperoleh akses pendidikan yang layak sejak usia dini, sekaligus mendukung penanganan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Bunda PAUD Didorong Aktif Identifikasi Anak Tidak Sekolah
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, menegaskan bahwa Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah memperluas akses pendidikan, terutama melalui identifikasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
Menurut Rameni, peran Bunda PAUD di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan perlu dioptimalkan untuk mendukung penanganan ATS serta mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor.
“Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan dan mendorong mereka untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya,” ujar Rameni saat membuka kegiatan Bimtek, Senin (29/9/2026).
Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah memiliki data anak tidak sekolah secara by name by address atau berdasarkan nama dan alamat. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk melakukan penanganan secara lebih terarah.
Namun, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa, penilik, pengawas SD dan SMP, satuan pendidikan, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat teridentifikasi dan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing.
Pendidikan Kesetaraan Jadi Solusi Pengentasan ATS
Selain mendorong anak kembali mengakses pendidikan formal, Pemkab Bogor juga membuka ruang bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan melalui jalur pendidikan kesetaraan.
Rameni menyampaikan, masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan dapat diarahkan untuk mengikuti program Kejar Paket B dan Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Program tersebut menjadi salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan RLS.
“Silakan Ibu dan Bapak berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan maupun jajaran kami di lapangan mengenai program-program yang dapat mendukung pengentasan ATS dan peningkatan RLS,” katanya.
Pendidikan Anak Usia Dini Tak Sekadar Akademik
Rameni juga menekankan bahwa penguatan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan sejak jenjang PAUD. Pendidikan anak usia dini tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak.
Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, serta penghargaan terhadap proses belajar perlu ditanamkan sejak dini sebagai fondasi bagi perkembangan anak pada jenjang pendidikan berikutnya.
Untuk mendukung kesinambungan tersebut, koordinasi lintas jenjang pendidikan di tingkat kecamatan juga perlu diperkuat. Penilik, pengawas SD, dan pengawas SMP diharapkan dapat diberdayakan secara optimal dalam mendukung keterhubungan layanan pendidikan.
Perkuat Sinergi Pemerintah, Keluarga, dan Masyarakat
Melalui Bimtek Penguatan Pokja Bunda PAUD Tahun 2026, Pemkab Bogor mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bunda PAUD, satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, membantu penanganan anak tidak sekolah, serta memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.
Penguatan peran Bunda PAUD pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan bimbingan teknis, tetapi berlanjut melalui langkah nyata di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.
Sumber: Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor
Editor: Redaksi Indonesia News Channel
