CIBINONG, INDONESIA NEWS CHANEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar yang tepat dalam penyaluran berbagai program pemerintah.
Fokus tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya penetapan desil, yang digelar Jumat (11/9/2026).
Rapat menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, BPS, serta perangkat daerah terkait untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat mengenai DTSEN.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab, menegaskan bahwa kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar informasi mengenai DTSEN dapat dipahami secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat wajib kita fasilitasi dan kita jawab. Karena itu, yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas komunikasi informasi,” ujar Reynaldi.
Ia meminta para camat meningkatkan koordinasi dengan narahubung BPS di wilayah masing-masing. Informasi yang diperoleh selanjutnya diharapkan dapat diteruskan secara jelas kepada kepala desa dan lurah.
Menurut Reynaldi, koordinasi langsung antarlembaga penting untuk membangun pemahaman yang seragam mengenai mekanisme pemutakhiran, verifikasi dan validasi data hingga proses penetapan desil.
“Samakan persepsi di semua level pemerintahan. Berikan suasana nyaman dan informasi yang pantas diterima masyarakat. Program pemerintah ini sejatinya sangat baik, tetapi memang harus diawali dengan data yang kuat,” jelasnya.
Selain membahas DTSEN, rapat juga mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari penguatan ekosistem data kependudukan dan pelayanan publik.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa aktivasi IKD di Kabupaten Bogor hingga saat ini telah mencapai 564.440 aktivasi dari target sekitar 4,2 juta.
Untuk mengejar target tersebut, layanan aktivasi IKD telah diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui ratusan service point. Pelayanan tersebut didukung operator yang telah memperoleh pelatihan.
Bambang juga mendorong kecamatan dan desa memanfaatkan dashboard harian serta data secara real time sebagai instrumen evaluasi. Dengan demikian, setiap wilayah dapat mengetahui perkembangan capaian sekaligus menentukan langkah percepatan yang diperlukan.
Penguatan IKD dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai layanan pemerintah ke depan, termasuk layanan yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Pemkab Bogor pun mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat.
Pemutakhiran data, validasi yang akurat, serta penyampaian informasi yang transparan dinilai menjadi kunci agar program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat.
INDONESIA NEWS CHANEL — Media Informasi, Publikasi & Kontrol Sosial.
(Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
