MADINA — INDONESIA NEWS CHANEL | Puluhan siswa salah satu MTs Swasta di Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dilaporkan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Madina. Terlebih, para penerima manfaat merupakan anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi sekaligus aman untuk dikonsumsi.
Menanggapi kejadian tersebut, Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal mendesak pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Bendahara SATMA AMPI Madina, M. Saleh, menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan medis terhadap para siswa. Menurutnya, penyebab kejadian harus diungkap secara terang berdasarkan pemeriksaan dan bukti ilmiah.
“Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak. Jika benar puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, maka penyebabnya harus segera ditelusuri dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam rantai penyelenggaraan wajib memberikan penjelasan,” tegas M. Saleh.
SATMA AMPI Madina meminta pihak terkait tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum adanya hasil pemeriksaan. Namun, seluruh kemungkinan, termasuk kualitas makanan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, menurutnya harus diperiksa secara objektif.
“Jangan hanya melihat kejadian setelah anak-anak dibawa ke Puskesmas. Periksa seluruh prosesnya. Mulai dari bahan baku, pengolahan, kebersihan dapur, waktu makanan diproduksi, proses penyimpanan, sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” ujarnya.
MINTA DATA SPPG DAN SUPPLIER DIBUKA
M. Saleh juga mempertanyakan transparansi pengelolaan MBG di wilayah tersebut. Ia meminta pihak pengelola atau SPPG yang bertanggung jawab memberikan informasi mengenai mekanisme penyediaan makanan.
“Publik berhak mengetahui siapa pengelola dapurnya, dari mana bahan makanan diperoleh, siapa supplier-nya, bagaimana standar operasional prosedurnya, dan bagaimana pengawasan terhadap keamanan pangan dilakukan,” katanya.
Menurutnya, permintaan tersebut bukan bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan sesuai standar.
“Kalau semua prosedur sudah dijalankan dengan benar, tentu pemeriksaan akan membuktikannya. Sebaliknya, kalau ditemukan kelalaian, harus ada tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
DINKES DIMINTA SEGERA UJI SAMPEL MAKANAN
SATMA AMPI Madina juga mendesak Dinas Kesehatan dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa apabila sampelnya masih tersedia.
Hasil pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan utama: apa yang sebenarnya menyebabkan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan?
“Jangan berspekulasi. Periksa sampelnya. Periksa kondisi siswa. Periksa dapurnya. Periksa bahan bakunya. Kalau perlu lakukan pemeriksaan laboratorium. Masyarakat membutuhkan jawaban berdasarkan fakta, bukan saling menyalahkan,” ujar M. Saleh.
Ia juga meminta apabila terdapat pihak lain yang terlibat dalam rantai pengadaan maupun distribusi MBG, seluruhnya diperiksa berdasarkan kewenangan dan bukti yang ada.
SATMA AMPI: JANGAN ADA LEMPAR TANGGUNG JAWAB
SATMA AMPI Madina menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam penyelenggaraan MBG, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.
“Jangan ketika program berjalan baik semua mengklaim keberhasilan. Tetapi ketika terjadi persoalan, masing-masing melepaskan tanggung jawab. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan anak-anak dan keterbukaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
SATMA AMPI Madina menyampaikan tiga tuntutan:
1. AUDIT
Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG dan SPPG yang memasok makanan kepada sekolah terdampak.
2. BUKA DATA
Membuka informasi mengenai dapur/SPPG, supplier, standar operasional prosedur, serta mekanisme pengawasan keamanan pangan.
3. EVALUASI DAN TINDAKAN
Melakukan evaluasi terhadap pihak yang terlibat dan memberikan sanksi apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran.
SATMA AMPI Madina menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut sampai ada kejelasan mengenai kondisi para siswa dan hasil pemeriksaan penyebab kejadian.
“Nyawa anak-anak bukan untuk dipertaruhkan. Kalau sistemnya sudah berjalan sesuai standar, buktikan dengan pemeriksaan. Kalau ada kelalaian, jangan ditutup-tutupi. Publik berhak mendapatkan jawaban,” pungkas M. Saleh.
