LAMONGAN – INDONESIA NEWS CHANEL | Pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi sorotan setelah muncul laporan lima peserta meninggal dunia serta ditemukannya 32 peserta perempuan yang diketahui sedang hamil saat mengikuti program tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Erna Sujarwati mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Latsarmil SPPI, khususnya terkait proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti pelatihan yang memiliki intensitas fisik tinggi.
Menurut Erna, program strategis pemerintah tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keselamatan, serta perlindungan terhadap seluruh peserta. Ia menegaskan, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaannya, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin keamanan dan kesehatan para pesertanya.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memberikan pengecualian terhadap peserta perempuan yang sedang dalam kondisi hamil. Ada 32 peserta perempuan hamil yang harus mendapatkan perlakuan khusus, bukan hanya dipulangkan, tetapi diberikan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Erna.
Ia menilai perempuan yang sedang mengandung tidak seharusnya diperlakukan sama dengan peserta lainnya karena kondisi kehamilan memiliki risiko tersendiri ketika mengikuti kegiatan fisik yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.
Erna mengibaratkan, dalam aktivitas seperti perjalanan menggunakan pesawat terbang saja, perempuan hamil diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan tertentu. Oleh karena itu, menurutnya, pelatihan militer yang memiliki beban fisik lebih berat semestinya menerapkan standar pemeriksaan kesehatan yang jauh lebih ketat.
“Naik pesawat saja perempuan hamil harus melaporkan kondisinya, apalagi mengikuti Latsarmil yang memiliki aktivitas berat. Maka kondisi kesehatan peserta harus menjadi perhatian utama sejak awal,” tegasnya.
Selain menyoroti peserta perempuan yang sedang hamil, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan juga meminta pemerintah melakukan screening kesehatan secara komprehensif sebelum pelaksanaan setiap program pelatihan sejenis.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memetakan kondisi kesehatan peserta, termasuk mendeteksi riwayat penyakit bawaan, gangguan jantung, hipertensi, maupun faktor risiko lain yang dapat membahayakan keselamatan selama mengikuti pendidikan dan latihan.
“Setiap peserta harus dipastikan memiliki kondisi yang sesuai dengan standar pelaksanaan pelatihan. Jangan sampai ada peserta dengan kondisi kesehatan tertentu yang justru berisiko fatal ketika mengikuti kegiatan,” tambah Erna.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada peserta yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi medis tertentu agar tidak dipaksakan mengikuti pelatihan dengan intensitas tinggi tanpa pertimbangan medis yang memadai.
Menurut Erna, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latsarmil SPPI perlu dilakukan sebagai langkah perbaikan agar program nasional tersebut tetap berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan hak-hak peserta.
“Program prioritas pemerintah harus sukses, tetapi keberhasilan sebuah program tidak boleh diukur hanya dari pelaksanaannya, melainkan juga dari bagaimana pemerintah memastikan keselamatan seluruh peserta yang terlibat,” pungkasnya.
Kasus meninggalnya lima peserta serta ditemukannya puluhan peserta perempuan dalam kondisi hamil menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dalam menyusun standar operasional pelaksanaan program-program pelatihan nasional di masa mendatang. Dengan evaluasi yang komprehensif, tujuan pembangunan sumber daya manusia tetap dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan dan nilai-nilai kemanusiaan.
