JAKARTA, INDONESIA NEWS CHANEL — Pakar hukum internasional dan ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan narkotika melalui sinergi Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia juga mengusulkan pelaksanaan tes urine secara mendadak dan berkala di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Menurut Sutan Nasomal, pemberantasan narkoba tidak boleh hanya menyasar masyarakat sebagai pengguna. Pengawasan juga perlu diterapkan secara adil terhadap aparatur sipil negara (ASN), aparat penegak hukum (APH), pejabat publik, serta seluruh pihak yang berpotensi terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Usulkan Tes Urine Mendadak di Instansi Pemerintah
Sutan Nasomal mengusulkan agar Presiden menginstruksikan pelaksanaan tes urine narkotika secara mendadak di berbagai instansi pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga negara, DPR RI, DPRD, dan DPD. Ia juga mendorong agar sekolah serta perguruan tinggi dilibatkan dalam program pencegahan narkoba sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengusulkan tes urine dilakukan dua kali dalam sebulan sebagai langkah pengawasan berkala. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai mekanisme pemeriksaan yang transparan, prosedur yang jelas, serta tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
“Indonesia bisa maju apabila pengawasan terhadap narkotika dilakukan secara konsisten. Tes urine mendadak harus menjadi bagian dari upaya menyelamatkan generasi bangsa,” demikian pokok pernyataan Sutan Nasomal.
Ia menilai, upaya pemberantasan narkoba perlu diperluas hingga ke lingkungan birokrasi agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di institusi yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Minta Jaringan Peredaran Narkoba Diusut hingga ke Aktor Utama
Sutan Nasomal juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas jaringan peredaran narkotika, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum pejabat maupun aparat.
Menurut dia, pengungkapan kasus narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peredaran di tingkat bawah hingga pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ia menduga kuatnya peredaran narkoba di sejumlah wilayah tidak terlepas dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi jaringan tersebut. Namun, dugaan keterlibatan atau perlindungan oleh oknum tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang sah.
Sutan Nasomal turut mengusulkan agar pejabat di lingkungan kepolisian dan kejaksaan menyampaikan komitmen pemberantasan narkoba di wilayah kerja masing-masing. Ia bahkan mendorong evaluasi tegas terhadap pimpinan yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Menurutnya, evaluasi tersebut harus didasarkan pada indikator kinerja yang terukur, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme hukum serta administrasi yang berlaku.
Dorong Penindakan Tegas terhadap Oknum yang Terlibat
Dalam pernyataannya, Sutan Nasomal meminta agar tidak ada toleransi terhadap aparat maupun pejabat yang terbukti terlibat dalam penyediaan dan peredaran gelap narkotika.
Ia menginginkan hukuman berat bagi pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, penerapan pidana mati hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang memenuhi persyaratan hukum dan melalui proses peradilan yang sah.
Selain penindakan, ia mendorong keterlibatan satuan tugas antinarkoba bersama BNN dan instansi terkait untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.
Sutan Nasomal juga mengusulkan pemberian hadiah hingga Rp10 miliar pada 2027 bagi masyarakat yang berhasil membantu penangkapan bandar besar narkoba dalam keadaan hidup. Usulan tersebut merupakan gagasan narasumber dan belum dapat dipandang sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan terhadap pelapor, serta koordinasi dengan aparat yang berwenang.
Sinergi Lembaga Dinilai Penting untuk Melindungi Generasi Muda
Sutan Nasomal menilai Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menghadapi peredaran narkotika yang melibatkan jaringan lintas wilayah, termasuk kemungkinan jaringan lintas negara. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, pengawasan jalur masuk narkotika, penindakan terhadap jaringan pemasok, serta pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Ia berharap Presiden dapat mendorong kebijakan pemberantasan narkoba yang terintegrasi dengan melibatkan BNN, Polri, TNI sesuai kewenangan masing-masing, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.
Baginya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup diukur dari banyaknya penangkapan. Upaya tersebut juga perlu dinilai dari kemampuan memutus jaringan peredaran, mencegah penyalahgunaan, memperluas rehabilitasi bagi korban ketergantungan, serta melindungi generasi muda.
“Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Semua pihak perlu berperan agar generasi Indonesia terlindungi dari bahaya narkotika,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam dorongan tersebut.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Penulis: Tim Redaksi Indonesia News Chanel
Editor: Redaksi Indonesia News Chanel
Tanggal: Sabtu, 10 Oktober 2026
