JAKARTA – INDONESIA NEWS CHANEL – Presiden Prabowo Subianto mendorong pengelolaan lahan gambut di Indonesia berbasis sains, riset, dan kearifan lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan para ilmuwan, akademisi, serta masyarakat desa untuk memperkuat pengelolaan gambut sekaligus mencegah dan menangani kebakaran.
Komitmen tersebut disampaikan dalam diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pembentukan badan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pengelolaan gambut melalui dukungan data, hasil penelitian, serta penataan perizinan dalam satu lembaga.
Menurut Brian, keberadaan badan khusus tersebut dinilai penting untuk mempermudah koordinasi berbagai upaya pengelolaan dan pencegahan kebakaran gambut.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” ujar Brian.
Pengelolaan Gambut Diperkuat Riset dan Pemetaan
Presiden Prabowo juga mengarahkan agar BPGMN diperkuat dengan dukungan ilmuwan dan saintis. Pengelolaan lahan gambut nantinya didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi, serta potensi pemanfaatan lahan.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan kawasan yang sesuai bagi kegiatan budidaya tanaman, perikanan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekosistem gambut.
Selain pendekatan ilmiah, Presiden turut menekankan pentingnya kearifan lokal dan praktik baik yang telah berkembang di tengah masyarakat sebagai referensi dalam pengelolaan dan penanganan lahan gambut.
Brian menyampaikan, pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan bersama hasil penelitian agar pengelolaan gambut dapat berjalan lebih optimal.
“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktik-praktik baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.
Libatkan Masyarakat Desa Cegah Kebakaran
Dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran gambut, Presiden Prabowo mendorong penguatan kembali peran masyarakat desa, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pelibatan masyarakat dinilai penting karena warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki kedekatan dengan lokasi kejadian sehingga dapat melakukan respons awal secara cepat ketika muncul potensi kebakaran.
Dalam pertemuan tersebut, para ahli juga memaparkan sejumlah praktik penanganan kebakaran, mulai dari penggunaan pompa yang dapat dioperasikan dengan cepat hingga perhitungan teknis penanganan melalui jalur udara.
Berbagai masukan tersebut mendapat perhatian Presiden dan diharapkan menjadi bahan referensi bagi badan yang akan dibentuk.
Brian menegaskan, sejumlah praktik baik yang telah disampaikan para ilmuwan perlu dikaji dan dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas penanganan kebakaran gambut.
Edukasi dan Riset Gambut Terus Dikembangkan
Selain penguatan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat, aspek edukasi juga menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Pendidikan mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut dan mencegah kebakaran didorong masuk melalui sekolah, termasuk dengan pengembangan kurikulum yang relevan.
Presiden juga meminta agar penelitian, riset, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan. Hasilnya diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan gambut yang tepat berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing kawasan.
Menurut Brian, Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas lebih dari 33 juta hektare yang menyimpan potensi untuk dimanfaatkan secara produktif. Namun, pemanfaatan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem dan memperkuat pencegahan kebakaran.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok, tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.
Pembentukan BPGMN diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola gambut dan mangrove secara terkoordinasi, dengan mengintegrasikan kebijakan berbasis sains, kearifan lokal, edukasi, serta partisipasi aktif masyarakat.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
INDONESIA NEWS CHANEL
Media Informasi • Publikasi • Kontrol Sosial
