JAKARTA, Indonesia News Chanel — 30 Agustus 2026 — Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil yang dinilai semakin tertekan akibat melemahnya daya beli. Ia mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya kemiskinan dan potensi krisis pangan di tengah masyarakat.
Sutan Nasomal menilai pelaku usaha mikro dan pedagang bermodal kecil menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampak penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa intervensi kebijakan yang tepat, semakin banyak usaha kecil berpotensi gulung tikar dan kehilangan sumber penghasilan.
Salah seorang pedagang bakso di Kabupaten Bogor, yang akrab disapa Mas No, mengungkapkan bahwa omzet usahanya mengalami penurunan hingga sekitar 80 persen. Ia mengaku telah berjualan bakso sejak 1994 dan selama puluhan tahun baru kali ini merasakan penurunan daya beli pelanggan secara drastis.
Mas No juga menyebut kondisi serupa dirasakan sejumlah warung makan dan pedagang di sekitar lingkungan sekolah. Menurutnya, sebagian pedagang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengkhawatirkan keberlangsungan usahanya yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Selama sekitar 24 tahun, Mas No berjualan bakso dengan menyewa kios berukuran sekitar 5 x 10 meter di kawasan Pasar Cikreteg, Caringin, Kabupaten Bogor, dengan biaya sewa sekitar Rp35 juta per tahun.
“Kalau kondisi usaha terus sepi seperti sekarang, modal semakin tergerus dan saya khawatir tidak bisa melanjutkan usaha,” ujar Mas No, sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Menurut Sutan Nasomal, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada pedagang bakso. Pedagang gorengan, tahu, tempe, warung makan dan pelaku usaha mikro lainnya juga disebut merasakan penurunan daya beli masyarakat.
Ia menilai program pemerintah perlu dijalankan dengan memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan tekanan baru bagi pelaku usaha mikro apabila tidak disertai kebijakan yang mampu menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
“Presiden harus melihat langsung kondisi ekonomi masyarakat kecil. Jangan hanya mengandalkan laporan dari para menteri. Fakta di lapangan harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan,” kata Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti kesenjangan akses dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, pelaku usaha bermodal besar memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam rantai bisnis program pemerintah, sementara pedagang kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari konsumen harian justru menghadapi tekanan.
Sutan Nasomal mengingatkan bahwa melemahnya pendapatan masyarakat dapat berdampak luas terhadap kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, tempat tinggal dan pendidikan.
Karena itu, ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri yang dianggap tidak mampu membaca kondisi ekonomi masyarakat secara faktual.
“Presiden harus tegas mengevaluasi para menterinya. Jangan sampai rakyat sudah kesulitan mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan makan, tetapi kondisi tersebut tidak segera ditangani,” tegasnya.
Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, stabilitas sosial sangat berkaitan dengan kemampuan negara menjaga daya beli dan menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Ia menilai salah satu indikator kesehatan perekonomian nasional dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha kecil bertahan dan memperoleh penghasilan yang layak.
“Majunya sebuah negara juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat bermodal kecil mendapatkan penghasilan yang sehat dan mampu bertahan memenuhi kebutuhan hidup. Jika semakin banyak usaha kecil bangkrut, pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelamatan,” ujarnya.
Sutan Nasomal berharap pemerintah segera memperkuat kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan, investasi atau pembangunan proyek besar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat kecil mempertahankan mata pencaharian.
Ia menyebut kondisi yang terjadi di tengah masyarakat sebagai peringatan serius agar pemerintah tidak terlambat mengambil tindakan.
“Ini sudah menjadi peringatan darurat bagi masyarakat kecil. Pemerintah harus hadir memastikan rakyat tetap memiliki penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan,” pungkasnya.
