JAKARTA – INDONESIA NEWS CHANEL | Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Menurut Kepala Negara, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok atau wilayah tertentu. Negara, kata Presiden, harus hadir memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat sebagai syarat kemajuan negara. Ia menegaskan pemerintah harus mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah dan birokrasi yang lemah,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo turut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur demi menciptakan birokrasi yang profesional dan bersih dari korupsi.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” katanya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026 dan meningkat menjadi lebih dari 60 ribu koperasi hingga akhir tahun.
Di sektor energi, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pembangunan tenaga surya dan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan membangun seratus gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun ini. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kepada impor BBM dan menghemat devisa negara,” pungkas Presiden Prabowo.
