PANYABUNGAN | INDONESIA NEWS CHANEL — Sorotan terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali mengemuka. Kali ini, kritik diarahkan kepada Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Afrizal Nasution, yang dinilai belum menunjukkan respons cepat dalam menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik.
Sorotan tersebut disampaikan Hanapi Alpastapi Lubis, tokoh pemuda dan pengamat kebijakan publik Madina. Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas koordinasi birokrasi pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan, mulai dari polemik program revitalisasi sekolah pascabencana, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga persoalan distribusi solar bersubsidi.
“Pertanyaan besar kita hari ini, sebegini kah kinerja Sekda Madina? Ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan, publik tentu membutuhkan birokrasi yang cepat merespons, bukan sekadar hadir dalam kegiatan seremonial,” ujar Hanapi kepada Indonesia News Chanel, Sabtu (20/9/2026).
Hanapi menilai posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif.
“Sekda bukan sekadar sekretaris administratif. Sekda memiliki fungsi penting dalam mengoordinasikan perangkat daerah. Kalau ada persoalan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, harus ada koordinasi, evaluasi dan langkah konkret,” tegasnya.
POLEMIK REVITALISASI SEKOLAH JADI SOROTAN
Salah satu persoalan yang disoroti Hanapi adalah polemik program revitalisasi sekolah terdampak bencana.
Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan permintaan setoran atau fee dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Madina memang telah mencuat. Indonesia News Chanel pada Agustus 2026 memberitakan adanya dugaan permintaan setoran sebesar 12–15 persen yang dikaitkan dengan sejumlah proyek revitalisasi sekolah. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait. (Indonesia News Chanel)
Sorotan serupa juga disampaikan LSM TAMPERAK yang meminta agar pengelolaan dana revitalisasi sekolah dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. (Indonesia News Chanel)
Menurut Hanapi, persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini menyangkut dana untuk memulihkan sekolah yang terdampak bencana. Kalau ada dugaan penyimpangan, pemerintah daerah harus memastikan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme yang resmi. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi dari berbagai pihak tanpa ada penjelasan yang transparan,” katanya.
Hanapi meminta Inspektorat dan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan sesuai kewenangan apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran.
PETI DAN LINGKUNGAN JUGA DIMINTA DITANGANI SERIUS
Selain persoalan revitalisasi sekolah, Hanapi menyoroti aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menurutnya perlu mendapatkan penanganan lintas sektor.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait lingkungan, ketertiban umum, pemerintahan wilayah, serta aparat penegak hukum.
“Persoalan PETI tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi lintas sektor. Kalau aktivitas ilegal benar-benar ditemukan, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Menurut Hanapi, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sumber air, lahan pertanian, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
KELANGKAAN SOLAR SUBSIDI JUGA DIMINTA DICARI AKAR MASALAHNYA
Hanapi juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai distribusi solar bersubsidi.
Ia meminta Pemkab Madina bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi apabila terdapat laporan mengenai antrean panjang atau dugaan penyimpangan distribusi.
“Kalau masyarakat dan para pengemudi mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi, pemerintah harus turun mencari akar persoalannya. Jangan hanya menerima laporan, tetapi harus ada koordinasi dan pengawasan di lapangan,” katanya.
Hanapi menilai persoalan distribusi BBM bersubsidi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, Pertamina dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
HANAPI DESAK BUPATI EVALUASI KINERJA BIROKRASI
Atas berbagai persoalan tersebut, Hanapi meminta Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution melakukan evaluasi terhadap efektivitas koordinasi birokrasi pemerintah daerah.
“Pak Bupati harus memastikan seluruh jajaran bekerja cepat, terukur dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Kalau ada pejabat yang dinilai tidak maksimal, tentu harus dilakukan evaluasi berdasarkan kinerja dan aturan yang berlaku,” tegas Hanapi.
Ia menambahkan, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada individu, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Madina membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja cepat, terbuka dan berani menyelesaikan persoalan. Kritik masyarakat jangan dianggap sebagai serangan, tetapi harus dijadikan bahan evaluasi,” ujarnya.
TAMPERAK DISEBUT AKAN KAWAL PERSOALAN
Hanapi juga menyatakan bahwa dirinya bersama elemen masyarakat, termasuk TAMPERAK, akan terus mengawal sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Mandailing Natal.
Ia menyebut rencana audiensi dengan pihak terkait akan ditempuh untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai langkah pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan tersebut.
“Kami akan meminta audiensi. Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung, bukan membangun opini tanpa dasar. Kalau ada persoalan, mari dibuka secara transparan dan diselesaikan sesuai aturan,” katanya.
Hanapi menegaskan, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah daerah merespons persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Kalau pemerintah cepat bekerja, masyarakat akan melihat hasilnya. Tetapi kalau persoalan dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan, tentu akan muncul pertanyaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Indonesia News Chanel belum memperoleh keterangan langsung dari Pj. Sekda Madina Afrizal Nasution terkait seluruh kritik dan tuntutan yang disampaikan Hanapi Alpastapi Lubis. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
