Cibinong, INDONESIA NEWS CHANEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Bogor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, selain sektor pendidikan. Karena itu, Pemkab Bogor mengambil langkah menerapkan UHC 100 persen meski kondisi fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan.
“Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC). UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, penerapan UHC 100 persen mulai dilaksanakan pada 2026 dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Pemkab Bogor mengalokasikan hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026, kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegasnya.
Dorong Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Selain sektor kesehatan, Pemkab Bogor juga mengarahkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa, masing-masing sebesar Rp1,5 miliar.
Bantuan tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup sejumlah program pendukung masyarakat, antara lain beasiswa minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahun, tambahan insentif bagi guru ngaji, serta berbagai kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Rudy mengatakan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran daerah memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, semuanya, hampir semuanya, itu banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen Pemkab Bogor terhadap sektor kesehatan dan pendidikan akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai program lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
(Redaksi Indonesia News Chanel)
