CIBINONG – INDONESIA NEWS CHANEL | Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, terukur, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Rudy meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan skala prioritas dalam menyusun dan menata kembali anggaran. Setiap kewajiban daerah yang harus dibayarkan, kata dia, perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar penggunaan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Evaluasi Program yang Belum Berjalan
Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program yang hingga memasuki APBD Perubahan belum dapat dilaksanakan.
Apabila suatu program dinilai tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk direalokasikan kepada program lain yang lebih prioritas dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudy, pencairan dan penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahan. Setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan program dan pelayanan publik yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
Minta Perangkat Daerah Perkuat Koordinasi
Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi dan koordinasi seluruh perangkat daerah.
Setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi terhadap anggaran, menurutnya, harus dibahas secara matang dan dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.
Bupati Bogor juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan daerah. Namun, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Rudy menegaskan, APBD Perubahan 2026 harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
INDONESIA NEWS CHANEL | BOGOR
