SUKARAJA, INDONESIA NEWS CHANEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat transformasi digital pemerintahan dengan mendorong integrasi aplikasi dan data antarperangkat daerah.
Atas arahan Bupati Bogor, langkah tersebut dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kecamatan Sukaraja, Selasa (8/9/2026).
Mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, mengatakan Bimtek lanjutan SPLP menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi digital dari sekadar pemahaman konsep menuju penerapan interoperabilitas secara nyata.
“Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, interoperabilitas memungkinkan berbagai aplikasi, sistem, dan data di lingkungan Pemkab Bogor saling berkomunikasi serta bertukar informasi secara terpadu.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah silo aplikasi, yaitu kondisi ketika aplikasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas dengan sistem lainnya.
Selain meningkatkan konektivitas, integrasi data juga dapat mendorong efisiensi pengelolaan informasi. Di antaranya dengan mengurangi duplikasi sistem, mencegah penginputan data berulang, serta mempercepat pertukaran informasi antarperangkat daerah.
Diskominfo Dorong Perangkat Daerah Siapkan API
Ilham menegaskan, keberhasilan penerapan SPLP tidak dapat dilakukan Diskominfo seorang diri. Seluruh perangkat daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi.
Setiap perangkat daerah, kata dia, perlu berperan aktif dalam menyediakan data berkualitas, menyiapkan spesifikasi teknis dan Application Programming Interface (API) yang siap diintegrasikan, sekaligus memastikan aspek keamanan sistem.
“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, integrasi sistem juga akan berdampak langsung terhadap pelayanan informasi publik.
Selama aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain ketika masyarakat membutuhkan data tertentu.
Sebagai contoh, ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau nilai investasi, Diskominfo harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki data tersebut.
“Misalnya masyarakat bertanya berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau berapa nilai investasi. Ketika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, tentu kita tidak bisa hanya menjawab, ‘Kami tidak tahu’. Karena data sektoral tersebut merupakan bagian dari informasi yang harus dapat kita layani dan berikan kepada masyarakat,” jelas Ilham.
Selama ini, koordinasi tersebut antara lain dilakukan dengan perangkat daerah yang memiliki data sektoral, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perangkat daerah yang menangani investasi dan perizinan.
SPLP Diharapkan Percepat Pelayanan Masyarakat
Dengan penerapan SPLP dan integrasi data yang berjalan optimal, proses pelayanan informasi diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Seandainya aplikasi dan data kita sudah terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu lagi menghubungi perangkat daerah satu per satu. Kita cukup membuka sistem, mengakses data yang tersedia, kemudian memberikan informasi tersebut kepada masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Ilham berharap Bimtek SPLP tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi menghasilkan langkah konkret di masing-masing perangkat daerah.
Setiap perangkat daerah diharapkan segera menentukan layanan prioritas yang siap diintegrasikan, menyiapkan spesifikasi teknis dan API, serta melakukan pengujian integrasi melalui SPLP secara bertahap.
“Kita ingin melanjutkan apa yang telah dimulai, memperbaiki berbagai hal yang masih menjadi kendala, serta memperluas integrasi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Ia menegaskan, penguatan SPLP merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi, aman, cepat, dan efisien.
Dengan integrasi aplikasi dan data tersebut, pelayanan pemerintahan diharapkan semakin efektif sekaligus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dari memahami integrasi menuju implementasi interoperabilitas, dan pada akhirnya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ilham.
(TIM KOMUNIKASI PUBLIK/DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
