CIBINONG, INDONESIA NEWS CHANEL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dengan membahas dua agenda penting terkait pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Forkopimda dan perangkat daerah terkait. (Kabupaten Bogor)
Dua agenda yang dibahas yakni penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. (PUBLIKBICARA.COM)
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Bogor.
Dalam proses pembahasan, DPRD juga mencermati kondisi fiskal daerah dan berbagai kebutuhan prioritas yang harus mendapatkan perhatian. Sastra menyebut sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi bagian dari prioritas yang perlu dikawal dalam pembahasan anggaran. (Aktualita)
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah menjalankan agenda pembahasan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian dokumen anggaran tepat waktu menjadi bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme, DPRD Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara optimal, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
