BANDUNG – INDONESIA NEWS CHANEL | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Tomsi menjelaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat memiliki rumah, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta penyederhanaan proses perizinan agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Ini sebagai contoh kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah,” ujar Tomsi.
Ia juga mengungkapkan adanya kebijakan baru yang memperluas akses subsidi perumahan. Jika sebelumnya subsidi umumnya hanya dapat dinikmati masyarakat yang memiliki KTP di wilayah lokasi perumahan, kini masyarakat dengan KTP dari luar daerah juga dapat memperoleh fasilitas tersebut.
“Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, Pak Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran sehingga masyarakat yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya di kawasan penyangga Jakarta, tetap dapat menikmati subsidi perumahan,” jelasnya.
Menurut Tomsi, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan serta berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah.
“Ini merupakan bukti nyata tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kemudahan dan pengurangan berbagai biaya yang berkaitan dengan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Sebelum menghadiri sosialisasi KUR Perumahan, Tomsi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung. Mereka juga menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari pelaksanaan program BSPS.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.
(Red/INC | Sumber: Puspen Kemendagri)
