CIBINONG — INDONESIA NEWS CHANEL — Rabu, 30 September 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari kebijakan penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Bogor, mulai dari pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), jaringan kabel, hingga upaya pemerataan akses komunikasi bagi masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bogor yang luas dengan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
“Saat ini terdapat sekitar 2.200 menara BTS yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Adapun berdasarkan data lokasi yang belum memiliki menara, masih terdapat 10 desa di sembilan kecamatan yang masuk dalam data blankspot,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperluas cakupan jaringan telekomunikasi sekaligus mengurangi kesenjangan digital. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program Desa Merdeka Sinyal, dengan menyasar wilayah yang masih mengalami blankspot melalui kolaborasi bersama operator seluler.
Sejumlah desa yang telah mendapatkan intervensi program tersebut antara lain Desa Ciguha dan Desa Banyuasin di Kecamatan Nanggung serta Desa Cipinang di Kecamatan Rumpin.
Selain memperluas akses jaringan, Pemkab Bogor juga melakukan penataan infrastruktur telekomunikasi melalui sejumlah regulasi daerah.
Regulasi tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044, serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Pemanfaatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bogor.
Bambang menambahkan, Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto juga mendorong penataan jaringan utilitas, termasuk upaya memindahkan kabel udara ke bawah tanah secara bertahap.
Penataan tersebut diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, di antaranya Jalan Mayor Oking dan Jalan Raya Jakarta-Bogor, serta sejumlah titik strategis lainnya.
Bambang menegaskan, kunjungan DPRD Kabupaten Tegal tidak hanya menjadi ajang pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur komunikasi.
“Setiap daerah memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Apa yang berhasil di Kabupaten Bogor belum tentu sepenuhnya dapat diterapkan di Kabupaten Tegal. Namun, melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, kita dapat saling belajar dan menemukan solusi terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Abu Su’ud, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan mempelajari kebijakan dan regulasi yang diterapkan Kabupaten Bogor dalam penataan infrastruktur komunikasi.
Menurutnya, regulasi terkait penataan infrastruktur komunikasi di Kabupaten Tegal masih dalam proses pembahasan. Karena itu, Kabupaten Bogor dijadikan salah satu daerah rujukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan implementasinya.
“Kami mengapresiasi berbagai program Diskominfo Kabupaten Bogor, khususnya terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur komunikasi yang dinilai dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Tegal,” kata Abu Su’ud.
Ia menilai keberadaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Bogor dapat menjadi bahan pembelajaran, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi.
“Program yang ada di Kabupaten Bogor akan kami bawa untuk dipelajari dan nantinya dapat diterapkan bersama Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, tentunya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang kami miliki,” pungkasnya.
Sumber: Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor
Penulis: Redaksi Indonesia News Chanel
