MEGAMENDUNG, INDONESIA NEWS CHANEL — Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah sebagai bagian dari percepatan transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penguatan tersebut dilakukan melalui forum kolaborasi pemerintah digital yang membahas tata kelola, optimalisasi, dan pemanfaatan aplikasi serta website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan berlangsung di Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (8/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antar-pengelola sistem informasi pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan aplikasi dan website resmi pemerintah dapat berfungsi secara optimal, terintegrasi, informatif, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan menghadirkan narasumber tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat bersama tim. Peserta terdiri dari unsur pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan data, penyampaian informasi pemerintah, serta memastikan layanan dan informasi digital pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan.
44 Aplikasi Tidak Aktif
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Bambang, transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi hingga September 2026, tercatat 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor.
Namun, dari jumlah tersebut terdapat 44 aplikasi atau sekitar 18 persen yang tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penguatan tata kelola pemerintahan digital, sehingga keberadaan aplikasi tidak berhenti pada pembangunan atau peluncuran platform, tetapi harus dipastikan memiliki fungsi dan manfaat yang berkelanjutan.
8 Website Kecamatan Tak Diperbarui Selama Sekitar Setahun
Tidak hanya aplikasi, Diskominfo Kabupaten Bogor juga melakukan evaluasi terhadap website resmi kecamatan.
Dari 40 website resmi kecamatan, masih ditemukan sejumlah website yang belum diperbarui secara berkala. Bahkan, delapan website kecamatan tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan platform. Konten, data, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Bambang.
Karena itu, Diskominfo terus mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola aplikasi serta website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penguatan tersebut mencakup aspek teknis pengelolaan, penyediaan konten, pembaruan informasi, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Bukan Sekadar Kewajiban Administratif
Bambang berharap forum tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis operator, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kualitas informasi digital pemerintah memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan aplikasi dan website pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif.
Setiap platform digital pemerintah harus diarahkan untuk menghasilkan layanan yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih efektif, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya aplikasi dan website yang dimiliki, tetapi dari seberapa aktif platform tersebut dikelola dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
TIM KOMUNIKASI
Editor: Indonesia News Chanel
Kamis, 8 Oktober 2026
