GORONTALO – INDONESIA NEWS CHANEL | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tekad untuk memperkuat serta menyejahterakan rakyat Indonesia telah menjadi prinsip perjuangannya selama puluhan tahun. Komitmen tersebut kembali disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Di hadapan ribuan petani, nelayan, penyuluh pertanian, serta para tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada jabatan ataupun kekuasaan, melainkan pada sejauh mana pengabdian yang diberikan kepada bangsa dan rakyat.
“Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan sekadar membebaskan bangsa dari penjajahan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang berada di sektor pertanian, perikanan, dan pedesaan.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengenang pengalamannya ketika menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, ia mengaku banyak mengamati arah kebijakan ekonomi yang menurutnya terlalu menitikberatkan pada mekanisme pasar atau prinsip-prinsip neoliberal.
Menurut Presiden, pendekatan tersebut dinilai kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka,” tegasnya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan memastikan seluruh rakyat memperoleh kehidupan yang layak. Hal tersebut meliputi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja, hingga tempat tinggal yang layak.
Menurut Kepala Negara, seluruh lembaga negara dibentuk bukan semata-mata sebagai simbol demokrasi, melainkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud.
“Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan? Kalau rakyat kita tidak sejahtera,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan perjalanan panjangnya di dunia politik yang dilandasi oleh keinginan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Ia mengaku tidak pernah menyerah meskipun mengalami berbagai dinamika politik, karena meyakini masih diperlukan upaya besar untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat bawah.
“Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus penopang kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, penyuluh, petani, dan nelayan dalam membangun sektor pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Melalui forum nasional tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus berlandaskan semangat keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai amanat utama cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
(BPMI Setpres)
