JAKARTA, INDONESIA NEWS CHANEL — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai polemik terkait pernyataan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo mengenai perubahan sebelum 2029 tidak perlu diperdebatkan secara berkepanjangan.
Menurut Anas, perdebatan tersebut berpotensi menjadi polemik klise yang berujung pada saling tuding. Ia menilai ada persoalan yang jauh lebih penting untuk mendapat perhatian, yakni bagaimana menciptakan kondisi politik nasional yang lebih teduh, stabil, sehat, dan produktif.
Anas menyebut kondisi tersebut sebagai upaya melakukan “modifikasi cuaca politik” melalui sejumlah langkah konkret.
Pemerintah Diminta Perbaiki Kinerja
Anas mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kinerja pemerintah. Menurutnya, perbaikan kinerja menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, kata dia, harus diimplementasikan secara tepat sehingga memberikan hasil yang optimal.
Sementara terhadap kebijakan yang menuai kritik publik, pemerintah perlu terbuka melakukan evaluasi dan koreksi. Keberanian memperbaiki kebijakan, termasuk pada aspek implementasi, dinilai sebagai langkah yang positif.
Komunikasi Publik Perlu Diperkuat
Langkah kedua, pemerintah perlu membenahi komunikasi publik. Kebijakan yang baik harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Begitu pula terhadap kritik yang muncul. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara elegan dan berbasis fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Anas menilai pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan kebijakan tersebut secara efektif kepada publik.
Presiden Perlu Perkuat Verifikasi Informasi
Langkah ketiga, Anas mendorong Presiden memperkuat mekanisme pemeriksaan terhadap berbagai laporan dan informasi yang diterima dari jajaran pemerintahan.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencegah munculnya laporan yang bersifat “asal bapak senang” (ABS) dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Laporan dari jajaran pemerintah, kata Anas, harus diuji berdasarkan data yang faktual, objektif, dan autentik. Para pembantu Presiden yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan telaah juga diminta bekerja lebih cermat serta berani menyampaikan kondisi secara apa adanya.
“Presiden perlu laporan yang objektif-optimistis, bukan polesan pemanis,” ujar Anas.
Demokrasi Harus Sehat dan Produktif
Anas menilai konsistensi dalam memperbaiki kinerja pemerintahan, komunikasi publik, serta kualitas informasi kepada Presiden dapat membantu menciptakan kondisi politik nasional yang lebih stabil.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan stabilitas dan kedamaian, tetapi juga harus mampu melahirkan produktivitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Demokrasi kita harus dijaga untuk terus bergerak maju, sehat, dan produktif. Bukan yang maju-mundur, penuh retakan, dan sering disertai patahan,” kata Anas.
Ia mengingatkan agar energi bangsa tidak terkuras untuk memperbesar konflik dan perdebatan politik. Sebaliknya, energi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi dan menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berkah demokrasi kita, jangan jadi retakan dan patahan. Energi bangsa ini lebih baik difokuskan dan dicurahkan untuk membangun demokrasi produktif,” pungkasnya.
